WARTA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN DONOROJO

PETINGGI TULAKAN

 

KEPUTUSAN PETINGGI TULAKAN

NOMOR  7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TULAKAN

MASA BAKTI 2013 - 2019

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang     :

a.  bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa Tulakan; b.         bahwa untuk kelancaran dan berhasilnya maksud tersebut huruf a di atas maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Mengingat       :

1.         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.         Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4587); 4.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 5.         Peraturan  Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); 6.           Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 tahun 2007 tentang  Teknis Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 11); 7.   Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 tahun 2007 tentang  Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 12); 8.    Peraturan Desa Tulakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 17).

MEMUTUSAN:

Menetapkan   : PERTAMA     : KEDUA          : KETIGA          : KEEMPAT     :

Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai Tugas dan Wewenang : 1.         Mengajukan Rencana Anggaran Biaya; 2.         Menyusun Tatacara pemilihan anggota BPD; 3.         Melakukan pendaftaran calon anggota BPD; 4.  Meneliti kelengkapan dan persyaratan administrasi calon anggota BPD; 5.         Menetapkan calon anggota BPD; 6.         Mengumumkan calon anggota BPD; 7.         Melaksanakan Pemilihan; 8.         Membuat Berita Acara hasil pemilihan; 9.    Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Petinggi; 10.      Mengusulkan calon terpilih kepada Petinggi. Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Tulakan Tahun 2013. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulakan

Pada tanggal 10 Juli 2013

PETINGGI TULAKAN,

MUHAMMAD SUTRISNO

Lampiran       :     Keputusan Petinggi Tulakan

      Nomor  7  Tahun  2013

      Tanggal10  Juli  2013

      Tentang    :    Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota

                             Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

                             Desa Tulakan Masa Bakti 2013 – 2019.

 

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TULAKAN

MASA BAKTI 2013 – 2019

     

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	H. Zaenal Arisin, S.Pd., MM	Ketua merangkap Anggota	Ketua RW
2.	Rohmad, S.Pd.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua RW
3.	Maftukin, S.Ag.	Sekretaris merangkap Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Budi Sutrisno, S.Pd.	Anggota	Ketua RT
5.	Masrukhan	Anggota	LKMD
6.	Sujianto	Anggota	Ketua RW
7.	Yasin	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Komari	Anggota	Ketua RT
9.	HM. Wahyudi	Anggota	Tokoh Agama
10.	Sukir	Anggota	Ketua RW
11.	Supriyo	Anggota	Ketua RT
12.	Sunardi, S.Pd.	Anggota	Ketua RW
13.	Sholeh	Anggota	Ketua RT
14.	Markus Yarkasi	Anggota	LMDH
15.	Tarkan	Anggota	Ketua RT

  PETINGGI TULAKAN,

MUHAMMAD SUTRISNO